RANGKUMAN PERUNDANG-UNDANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Dasar Hukum Kelembagaan dan Keahlian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 10 ayat (1) dan (2).

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Per.18/MEN/2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional.

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Norma Kerja Nomor Kep. 69/PPK&K3/XII/2015 tentang Pedoman Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum.

Dasar Hukum Pengawasan Kesehatan Kerja

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi Nomor Per.01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja bagi Dokter Perusahaan.

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi Nomor Per.01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Paramedis Perusahaan.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Tempat Kerja.

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.15/MEN/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja.

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Per.07/MEN/2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Per.10/MEN/2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.

14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.

15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

16. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE.01/MEN/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.

17. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Norma Kerja Nomor SE.07/BW/1997 tentang Pengujian Hepatitis B dalam Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.

18. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Norma Kerja Nomor SE.86/BW/1989 tentang Perusahaan Katering yang Mengelola Makanan bagi Tenaga Kerja.

19. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Norma Kerja Nomor Kep. 22/DJPPK/V/2008 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Kerja.

20. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Norma Kerja Nomor Kep. 53/ DJPPK/VIII/2009 tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas P3K di Tempat Kerja.

Dasar Hukum Pengawasan Lingkungan Kerja dan Bahan Kimia Berbahaya

1. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 120 mengenai Higiene dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor, Pasal 7.

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Per.05/MEN/2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. 

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/Tahun 1985 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes.

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/Tahun 1986 Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja yang Mengelola Pestisida.

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian.

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas.

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja.

10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Norma Kerja Nomor Kep. 113/ DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas.

Dasar Hukum Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 87.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dasar Hukum Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pesawat Uap dan Bejana Tekan

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Undang–Undang Uap Tahun 1930.

3. Peraturan Uap Tahun 1930.

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/MEN/1982 tentang Klasifikasi Juru Las.

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Per.37/MEN/2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan dan Tangki Timbun.

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.04/MEN/2025 tentang Operator Pesawat Uap.

Dasar Hukum Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Per.38/MEN/2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut.

Dasar Hukum Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.

3. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan Nomor 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.

4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Norma Kerja Nomor Kep.20/BW/2004 tentang Kompetensi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan.

Dasar Hukum Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/MEN/1989 tentang Instalasi Penyalur Petir.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Per.12/MEN/2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik.

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Per.33/MEN/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Per.12/MEN/2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.31/MEN/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor Per.02/MEN/1989 tentang Instalasi Penyalur Petir.

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Per.06/MEN/2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator.

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Nomor Kep.48/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik.

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Norma Kerja Nomor Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bidang Listrik.

Dasar Hukum Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.04/MEN/1980 tentang Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alat Alarm Kebakaran Automatik.

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran.

5. Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran.